Pemerintahan SBY Disandera Kasus Hukum

TEMPO Interaktif, Jakarta –  Lembaga kajian publik Sabang-Merauke Circle menilai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono kehilangan konsentrasi untuk merealisasikan kebijakan nasional yang pro rakyat. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kasus hukum yang menghambat kinerja pemerintah. Dalam siaran persnya, Sabtu (15/1), Sabang-Merauke Circle menyampaikan bahwa selama tahun 2010, pemerintah masih disandera sejumlah kasus besar. Di antaranya, mafia hukum, Centurygate, dan kasus mafia pajak. Kasus-kasus ini hingga awal tahun ini belum juga menemui titik terang.

Kondisi ini diperparah oleh tidak adanya kepastian hukum. Akibatnya, investasi di dalam negeri secara otomatis menjadi terganggu.

“Pertumbuhan ekonomi nasional pada 2010 yang mencapai enam persen ternyata belum mampu menyelesaikan penyakit kronis negeri ini, yakni kemiskinan dan pengangguran,” kata Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle, Syahganda Nainggolan.

Dengan kata lain, lanjutnya, komitmen pemerintah yang tertuang dalam program pro-growth, pro-job, dan pro-poor masih sebatas jargon. Pemerintah belum fokus menjalankan kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan.

“Anehnya, pemerintah belum mengambil langkah agar masyarakat dapat menikmati hasil kekayaan sumber daya alam. Pemerintah seolah tidak mau tahu warganya yang nasibnya terkatung-katung,” kata dia.

Karenanya, tahun ini pemerintah harus mampu memprediksi sekaligus memiliki strategi melakukan pembangunan ekonomi. Pemerintah, kata Syahganda, harus memberikan perhatian lebih serius pada strategi reformasi birokrasi, restrukturisasi utang, peningkatan teknologi industri dalam negeri, pembangunan infrastruktur, penguatan pasar rakyat, dan penguatan diplomasi dalam kerja sama multilateral.

“Agar pemerintah mampu merealisasikan rencana pembangunan, pemerintah perlu memperbaiki kepastian hukum. Pemerintah juga harus melaksanakan demokratisasi ekonomi agar partisipasi rakyat meningkat,” ujarnya.

Syahganda mengatakan, kepastian hukum tidak hanya terkait dengan peningkatan indeks persepsi korupsi, tapi juga reformasi birokrasi yang harus mampu mengikuti dinamika perubahan masyarakat yang sangat cepat. “Tantangan SBY-Boediono tahun ini adalah reformasi birokrasi agar terbentuk tata kelola pemerintahan yang adaptif, terbuka, fleksibel, dan cepat bertindak,” ujar dia.

Tentang genryusai

berusaha dah terus berusaha...
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s